Aspirasi Masyarakat Soal Rohingya Telah Di Serap Presiden Jokowi

Aspirasi Masyarakat Soal Rohingya Telah Di Serap Presiden Jokowi

GUDANG HOT NEWS - Isu kekerasan terhadap Etnis Rohingya State, Myanmar. Menjadi perbincangan hangat di dalam negri. Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo terlah menyerap aspirasi masnyarakat Indonesia soal isu tersebut.

 Saya kira isi pernyataan Bapak Presiden yang menugaskan Ibu Menteri Luar Negri (Retno Mursudi) ke sana kan sudah menunjukan sikap empati dan rasa keprihatinan pemerintah, dan pemerintah menyampaikan amanah dari bangsa dan masyarakat Indonesia ke mysanmar,"Tutur Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05-09-2017).

 Tjahjo menuturkan apa yang dilakukan Retno di myanmar sesuai dengan arahan dan perintah Jokowi, dimana Retno membawa amanah dari rakyat Indonesia terkait persoalan Etnis Rohingya.

BACA JUGA BERITA SEBELUMNYA >>> Heboh!!! Karena Diduga........Anies Baswedan Terancam Tidak Jadi Pinpin Ibu Kota

 Yang jelas. Ibu Menlu ke sana ditugasi Bapak Presiden membawa amanat masyarakat Indonesia yang mengatakan keprihatinan, diterima lengkap Lho. Sampai panglima tentaranya (Myanmar) menerima Bu Menlu," Ucapnya.

 Pemerintah Indonesia. Lewat apa yang dilakukan Retno, kata Tjahjo. Dudah menunjukan sikap yang jelas, bahkan. kata Tjahjo, dia sudah meminta jajaran Kementrian Dalam Negri di bawah memantau perkembangan isu Rohingya di daerah.

 Tidak harus turun ke'jalan lah, soal urusan demo dan tidak. Sebaiknya kalau menurut saya tidak (demo), yang mengizinkan atau tidak itu Kapolri, itu kewewenangan Kapolri, namun pemerintah daerah ikut sikap dari Kapolri,"Ucapnya.

 Terkain dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh berbagai ormas. Tjahjo mengatakan hal tersebut mendapat izin dari Polri. Dia menambahkan meluapnya empati bisa dengan berbagai cara, tidak hanya lewat unjuk rasa.

 Dalam konteks saya sebagai mendagri. bagian dari stabilitas, perorangan, sekelompok orang menyatakan empati kan boleh, namun. Apakah empati itu harus turun kejalan? Kan tidak juga, bisa lewat medsos, dialog. Kalau urusan Kapolri, kalau seluruh yang menyangkut kamtimbas ya beliau, izin demo di kedutaan besar myanmar, unjuk rasa ya izinnya dari Kapolri, " Tutur dia.